BANDAR LAMPUNG – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Lampung menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa bendera Aliansi Lampung Melawan sebagai simbol penyampaian aspirasi terkait berbagai kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung.
Enam Tuntutan Mahasiswa
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan enam tuntutan utama yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung, yaitu:
-
Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah
-
Mewujudkan program pendidikan gratis
-
Penambahan anggaran pendidikan
-
Peningkatan kesejahteraan guru honorer
-
Pemindahan siswa dan guru SMA Siger ke sekolah berlegalitas resmi dengan jaminan beasiswa
-
Mendorong penerapan regulasi pajak progresif untuk mendukung anggaran pendidikan
Mahasiswa menilai langkah tersebut perlu dilakukan agar sistem pendidikan di Lampung dapat lebih merata, berkualitas, serta berpihak kepada masyarakat.
DPRD Lampung Terima Aspirasi Mahasiswa
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, didampingi Wakil Ketua I DPRD Lampung Khostiana serta Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan.
Turut hadir menemui massa aksi sejumlah anggota DPRD Lampung, antara lain Ni Ketut Dewi Nadi, Ferliska Ramadita Johan, Lesty Putri Utami, M. Syukron Mukhtar, Budhi Condrowati, serta Ketut Romeo.
Selain itu hadir pula Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Ahmad Saefullah, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Desca Paksi Moeda, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas M. Rico.
DPRD Siap Kawal Aspirasi
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan menindaklanjutinya bersama Pemerintah Provinsi Lampung sesuai kewenangan yang dimiliki.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai kebijakan pendidikan di Lampung.
Ia menegaskan bahwa Komisi V akan fokus pada implementasi program pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta penanganan sekolah yang belum memiliki legalitas agar tidak merugikan siswa.
Aksi Mahasiswa Dinilai Bentuk Partisipasi Publik
DPRD Provinsi Lampung menilai aksi mahasiswa merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Melalui dialog tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memastikan kebijakan pendidikan dapat berjalan secara konkret, adil, dan merata guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Lampung.