BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong perusahaan mengubah pola program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sekadar bantuan menjadi investasi sosial yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.
Menurutnya, CSR harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program CSR di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (8/10/2026).
“Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak,” ujar Mirza.
CSR Jangan Sekadar Bantuan
Mirza menegaskan, pembangunan Lampung tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Keterlibatan dunia usaha diperlukan agar berbagai program pembangunan memiliki jangkauan dan dampak yang lebih luas.
Ia menjelaskan, perekonomian Lampung pada 2025 tumbuh sebesar 5,28 persen, ditopang berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, perdagangan, transportasi, serta informasi dan komunikasi.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha memiliki peran penting dalam menggerakkan pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan sektor swasta perlu menyelaraskan program agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena kalau pemerintah sendirian, tidak akan bisa jalan,” katanya.
Desaku Maju Jadi Ruang Kolaborasi
Salah satu program yang ditawarkan Pemprov Lampung untuk memperkuat kolaborasi CSR adalah Desaku Maju.
Program ini mencakup penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC), fasilitas pengering gabah (bed dryer), penguatan pendidikan vokasi, pengembangan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, serta pembangunan jalan desa.
Mirza menyebut peningkatan produktivitas pertanian melalui penggunaan PHC ditargetkan mencapai 15–20 persen.
Ia juga mencontohkan integrasi program pemerintah dengan dukungan perusahaan melalui bantuan mesin pakan dan DOC ayam atau anak ayam umur sehari.
Menurutnya, penggabungan program pemerintah dan CSR dalam satu kawasan berpotensi meningkatkan nilai tambah hasil produksi, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian desa.
Dengan pola kolaborasi tersebut, CSR diharapkan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Desa Wisata Budaya Ikut Didorong
Selain sektor pertanian, Mirza mendorong dunia usaha terlibat dalam pengembangan desa wisata budaya.
Pemprov Lampung telah memilih sejumlah desa budaya untuk dikembangkan melalui penguatan identitas lokal, sejarah, tradisi, produk masyarakat, dan ekonomi kreatif berbasis budaya.
Ia berharap Forum CSR dapat mengambil peran dalam pengembangan desa-desa tersebut sehingga potensi budaya tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Keterlibatan perusahaan diharapkan mampu mendukung pengembangan produk lokal, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya.
Planbook CSR 2026–2030 Jadi Acuan
Untuk memperkuat koordinasi, Pemprov Lampung telah menyusun Planbook CSR 2026–2030 sebagai landasan penyelarasan kontribusi dunia usaha dengan prioritas pembangunan daerah.
Dokumen tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian mengenai fokus program, memperkuat keterpaduan kegiatan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan CSR.
Dalam skema tersebut, pemerintah berperan menyediakan arah pembangunan, data, regulasi, dan fasilitasi. Sementara itu, dunia usaha dapat berkontribusi melalui sumber daya, inovasi, teknologi, keahlian, jaringan, dan program CSR.
Mirza menekankan bahwa CSR perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Lampung, bukan sekadar kegiatan tambahan perusahaan.
Menghidupkan Semangat Sakai Sambayan
Mirza mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sejalan dengan nilai lokal Lampung, yakni Sakai Sambayan, yang mencerminkan semangat saling membantu dan menguatkan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan ditentukan oleh satu pihak yang bekerja sendiri, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan menyatukan sumber daya dan bergerak menuju tujuan bersama.
“Karena pembangunan bukan tentang siapa yang bekerja paling banyak. Pembangunan adalah tentang bagaimana kita bergerak bersama. Itulah Sakai Sambayan dan itulah semangat yang ingin kita hidupkan dalam Forum CSR,” ujarnya.
Gubernur pun mengajak seluruh perusahaan dan pemangku kepentingan memperkuat kemitraan agar program CSR semakin terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mari kuatkan sinergi dan kemitraan, untuk pembangunan yang semakin hebat,” pungkasnya.
![]()

Leave a comment