Skip to content

Pagu Dinas PU Bandar Lampung 2027 Tersisa Rp247 Miliar, Rp65 Miliar untuk Rumah Sakit

BANDAR LAMPUNG – Anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung pada 2027 mengalami penyusutan cukup besar. Dari sebelumnya mencapai Rp456 miliar pada Tahun Anggaran 2026, kini pagunya menjadi Rp247 miliar atau berkurang sekitar Rp209 miliar.

Namun, penurunan tersebut ditegaskan bukan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung menyebut perubahan komponen anggaran menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya nominal tersebut.

Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung, Zakky Irawan, mengatakan salah satu faktor yang memengaruhi penurunan adalah tidak lagi dimasukkannya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam struktur anggaran 2027.

Ia menyebut, pada tahun sebelumnya terdapat komponen SiLPA sekitar Rp99 miliar hingga Rp100 miliar yang ikut tercatat dalam anggaran.

“Bukan karena efisiensi. Di tahun sebelumnya kan ada SiLPA sekitar Rp99 miliar sampai Rp100 miliar. Nah, untuk tahun depan SiLPA ini tidak boleh dianggarkan lagi, otomatis angkanya berkurang atau hilang Rp100 miliar,” jelas Zakky.

Menurutnya, perubahan mekanisme penganggaran tersebut membuat nominal pagu tahun 2027 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggaran PU Tidak Seluruhnya untuk Infrastruktur

Di sisi lain, Zakky mengungkapkan bahwa pagu Rp247 miliar yang tercatat pada Dinas PU juga tidak seluruhnya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur.

Sekitar Rp65 miliar dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan rumah sakit. Artinya, terdapat komponen belanja lain yang harus diperhitungkan sebelum melihat besaran anggaran yang benar-benar berkaitan dengan pekerjaan fisik PU.

“Di antara anggaran Rp200-an miliar itu, ada sekitar Rp65 miliar yang dialokasikan untuk kebutuhan rumah sakit. Jadi post anggaran riil di PU itu sekitar 46 persen,” ungkapnya.

Selain kebutuhan rumah sakit, anggaran tersebut juga harus memperhitungkan kewajiban pembayaran kepada rekanan serta dana retensi proyek yang masih berada dalam masa pemeliharaan.

Dengan kondisi tersebut, ruang anggaran untuk membiayai pekerjaan fisik baru perlu dilihat berdasarkan komposisi belanja dan kewajiban yang telah tercatat.

Kontraktor Wajib Bertanggung Jawab Selama Masa Retensi

Zakky juga menerangkan bahwa dana retensi merupakan bagian pembayaran pekerjaan yang ditahan sementara sebagai jaminan pemeliharaan proyek.

Dalam pekerjaan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, masa pemeliharaan biasanya berlangsung selama tiga hingga enam bulan.

Jika hasil pekerjaan tetap dalam kondisi baik selama masa pemeliharaan, dana retensi dapat dicairkan kepada kontraktor. Sebaliknya, apabila ditemukan kerusakan, rekanan wajib melakukan perbaikan terlebih dahulu.

“Jika selama masa perawatan 3 sampai 6 bulan itu pengerjaan fisik tidak ada masalah, maka dana retensi bisa diambil utuh oleh rekanan. Tapi kalau ada kerusakan atau jalan bolong dan rekanan tidak mau memperbaiki, maka uang perawatan itu tidak bisa dicairkan,” katanya.

Besaran Tunda Bayar Menunggu Tutup Anggaran

Sementara itu, terkait total kewajiban tunda bayar Pemkot Bandar Lampung kepada para rekanan untuk tahun anggaran berikutnya, Zakky belum dapat memastikan nominalnya.

Ia menyatakan, perhitungan secara menyeluruh baru bisa dilakukan setelah proses tutup tahun anggaran diselesaikan.

“Untuk total utang ke rekanan tahun 2027, kita masih harus selesaikan tutup tahun dulu baru bisa dipastikan jumlahnya,” pungkasnya.

Penurunan pagu Dinas PU dari Rp456 miliar menjadi Rp247 miliar dengan demikian perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk perubahan SiLPA, alokasi rumah sakit, serta kewajiban pembayaran dan pemeliharaan proyek yang masih harus diselesaikan.

Loading

Article topics

Leave a comment

Tinggalkan Balasan