Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan mulai Januari 2026 akan menyalurkan dana hingga Rp 1 triliun per hari ke satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok masyarakat rentan gizi lainnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, target penyaluran dana besar ini merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan penerima manfaat program MBG yang mencakup 82,9 juta jiwa. Penerima manfaat terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga pelajar dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, termasuk santri di sekolah keagamaan.
“Ketika kementerian lain belum mencairkan anggaran, dana kami sudah akan ada di rekening satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Setiap hari antara Rp 900 miliar sampai Rp 1 triliun akan dikirimkan,” ujar Dadan dalam acara Bimbingan Teknis Nasional PKS bertajuk Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat di Jakarta, Senin (3/11).
Dadan menjelaskan, sistem penyaluran dana akan dilakukan secara berkala setiap 12 hari. Dengan mekanisme tersebut, pada paruh pertama Januari 2026, total dana yang tersalurkan diperkirakan mencapai Rp 9–10 triliun.
Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pembelian bahan baku makanan bergizi dari petani, peternak, dan nelayan, tetapi juga untuk biaya operasional satuan pelayanan serta insentif bagi para mitra pelaksana program.
“Anaknya dikasih makan di sekolah, bapaknya bisa bertani sayur, dan ibu-ibu yang tadinya berpenghasilan Rp 1 juta per bulan bisa naik jadi Rp 2 juta. Jadi, semua ikut merasakan manfaatnya,” jelas Dadan.
Saat ini, BGN mencatat Program MBG telah menjangkau 40,8 juta penerima manfaat melalui 14.004 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia. Total investasi dari para mitra telah mencapai Rp 28 triliun, seluruhnya tanpa menggunakan dana pemerintah.
Ke depan, BGN menargetkan seluruh 82,9 juta penerima manfaat dapat terlayani secara penuh pada akhir 2026, dengan total anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 335 triliun.
“Program ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi membangun ekosistem ekonomi rakyat yang saling menguatkan—dari petani, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja di lapangan,” pungkas Dadan.