Skip to content

Alzier Tolak Pemakzulan Gibran, Minta Semua Pihak Hormati Konstitusi

LAMPUNG – Politikus senior Lampung, Alzier Dianis Thabranie, menolak upaya pemakzulan (impeachment) Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya tidak boleh didorong melalui tekanan politik di luar mekanisme konstitusi.

Alzier, yang pernah memimpin Partai Golkar Lampung dan tercatat sebagai gubernur terpilih Lampung pada 2002, menegaskan bahwa persoalan legitimasi jabatan wakil presiden harus diselesaikan berdasarkan hukum dan konstitusi, bukan semata-mata perubahan dukungan politik.

“Kita harus hormati putusan konstitusional tersebut, jangan semata berdasarkan perubahan dukungan,” kata Alzier kepada Heloindonesia.com, Rabu (14/10/2026).

Menurut Alzier, yang dilansir dari Helo indonesia, perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi upaya delegitimasi jabatan melalui tekanan publik yang mengabaikan prosedur hukum.

Alzier Soroti Aksi Pencopotan Foto Gibran

Alzier juga mengkritik tindakan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rojab Asyari, yang disebut mencopot foto resmi Wakil Presiden Gibran dari ruang kerjanya.

Ia menilai tindakan tersebut tidak tepat karena berpotensi mencampuradukkan sikap politik pribadi dengan penghormatan terhadap kedudukan pejabat negara.

“Saya sangat tak setuju tindakan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rojab Asyari, yang secara sepihak mencopot foto resmi Wapres Gibran di ruang kerjanya. Langkah tersebut mendahului sikap kelembagaan negara dan hanya didasarkan pada sikap politik pribadi,” ujarnya.

Alzier menilai kritik terhadap pejabat negara tetap harus dijamin dalam demokrasi. Namun, kritik perlu dibedakan dari tindakan simbolik yang dapat menimbulkan kesan bahwa legitimasi jabatan bisa dicabut hanya berdasarkan tekanan politik.

“Dulu didukung, dielu-elukan, tak sejalan lagi, sepah dibuang,” tambahnya.

Baginya, demokrasi membutuhkan keberanian untuk mengkritik sekaligus kedewasaan dalam menghormati proses hukum dan kewenangan lembaga negara.

Minta DPR dan MPR Kedepankan Mekanisme Konstitusi

Alzier meminta DPR dan MPR tidak menjadikan wacana pemakzulan sebagai arena pertarungan politik. Ia juga menyoroti dorongan yang dikaitkan dengan Denny Indrayana dan Refly Harun agar persoalan Gibran dibawa ke arah impeachment.

Menurutnya, setiap persoalan mengenai jabatan wakil presiden harus ditempatkan dalam koridor hukum yang berlaku. Upaya politik di luar prosedur konstitusional, kata dia, berisiko memperbesar ketegangan dan mengganggu stabilitas nasional.

Alzier juga merujuk pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengenai pentingnya menghormati putusan lembaga yudikatif.

Ia menegaskan bahwa keputusan pengadilan harus dihormati sesuai kewenangan dan ruang lingkup putusannya. Dalam pandangannya, perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip negara hukum.

Pemilu 2029 Harus Lebih Baik

Di tengah polemik tersebut, Alzier meminta para wakil rakyat dan penyelenggara pemilu lebih fokus membenahi aturan yang dinilai masih memiliki kelemahan.

Menurutnya, evaluasi regulasi pemilu harus diarahkan untuk mencegah kecurangan dan memastikan penyelenggaraan Pemilu 2029 berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

Ia menilai pembenahan sistem pemilu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat dibandingkan memperpanjang polemik politik yang berpotensi memecah belah publik.

Alzier mengajak tokoh nasional, tokoh adat, serta masyarakat Lampung untuk menahan diri dan menjaga suasana politik tetap kondusif.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai pekerjaan besar, mulai dari peningkatan kesejahteraan rakyat hingga penguatan posisi strategis bangsa di tengah persaingan ekonomi dan militer global.

“Kok kita malah sibuk ngurusnya hal-hal yang bikin stagnan,” ujarnya.

Demokrasi Harus Berjalan dalam Koridor Hukum

Sebelumnya, gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan Refly Harun terkait persyaratan pendidikan dan ijazah Gibran disebut telah ditolak Mahkamah Konstitusi. Perkembangan perkara tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya kembali perdebatan mengenai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Bagi Alzier, polemik ini menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui aturan dan mekanisme yang disepakati bersama, bukan melalui tekanan politik yang berpotensi memicu ketidakpastian.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan, tetapi harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak mengabaikan konstitusi.

Pesan Alzier jelas: menghormati hukum, menjaga stabilitas nasional, dan memperbaiki aturan pemilu harus menjadi prioritas agar energi bangsa tidak habis dalam konflik politik yang berkepanjangan.

Loading

Article topics

Leave a comment

Tinggalkan Balasan