Skip to content

DBH Rp161 Miliar Belum Tuntas, Pemkot Bandar Lampung Kejar Pencairan Dana Provinsi

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya mendorong percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Lampung. Hingga akhir Oktober 2026, sisa kewajiban DBH pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan tercatat mencapai Rp161 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Zakky Irawan, mengatakan pihaknya dijadwalkan menerima pencairan sebesar Rp8,1 miliar pada akhir Oktober 2026.

Dana tersebut merupakan DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk periode triwulan II tahun 2025.

“DBH kendaraan 2025 triwulan II akhir Oktober 2026 ini cair Rp8,1 miliar, sisa terutang Rp161 miliar,” ujar Zakky.

Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung masih memiliki hak penerimaan DBH dalam jumlah besar yang perlu segera direalisasikan oleh pemerintah provinsi.

Dana bagi hasil tersebut memiliki peran penting dalam menopang pendapatan daerah, terutama untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui APBD.

Selain menunggu pelunasan DBH pajak kendaraan, Pemkot Bandar Lampung juga menantikan pencairan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan pajak rokok.

Zakky menyampaikan kedua dana tersebut diperkirakan masuk pada pertengahan November 2026.

“Cukai tembakau, pajak rokok bulan depan pertengahan bulan (cair),” ungkapnya.

Untuk mempercepat realisasi pembayaran, BPKAD akan terus melakukan komunikasi dan pendekatan dengan OPD terkait di lingkungan Pemprov Lampung, khususnya Bapenda Provinsi Lampung.

“Kita tetap akan lakukan pendekatan kepada OPD terkait,” katanya.

Zakky berharap pemerintah provinsi dapat menyalurkan seluruh kewajiban DBH sesuai jadwal. Kepastian pencairan dinilai penting agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan baik dan tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Pemkot Bandar Lampung juga berharap mekanisme penyaluran DBH ke depan dapat dilakukan lebih rutin dan tepat waktu sehingga pemerintah daerah memiliki kepastian dalam menyusun serta merealisasikan kebutuhan anggaran.

 

Loading

Article topics

Leave a comment

Tinggalkan Balasan